Tragis di Papua: Ibu Hamil dan Bayinya Meninggal Setelah Ditolak 4 Rumah Sakit

PINRANG.24JAMNEWS.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang ibu hamil beserta bayinya karena mengalami penolakan di sejumlah rumah sakit.

Puan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap skema penanganan kesehatan di Indonesia.

“Hal ini sudah berkali-kali terjadi, karenanya ini juga jadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait hal tersebut,” ujar Puan Maharani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada selasa, 25 November 2025.

Baca Juga: 400 Guru BK DKI Dibekali Strategi Hadapi Kekerasan dan Radikalisme di Sekolah

Politikus PDI-P ini juga menyoroti perlunya perhatian khusus untuk daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan, hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi di khususnya di wilayah 3T,” ucap Puan.

Ia menegaskan, kasus kehilangan nyawa akibat kelalaian penanganan medis tidak boleh terulang di masa depan. Evaluasi ini akan dilakukan bersama DPR dan Kementerian Kesehatan.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Ungkap Anak Hilang AKN Dibunuh Ayah Tiri, Pelaku Tewas Sebelum Pemeriksaan

“Kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit, jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani,” kata Puan.

“Khususnya ya di wilayah 3 T itu,” imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah mengetahui insiden tersebut dan memberi arahan untuk audit.

Baca Juga: Ekonom Sebut Redenominasi Rupiah Tak Mendesak: Tidak Ada Keuntungan Ekonomi

“Saya minta Pak Gubernur sesegera mungkin ke rumah keluarga korban, semua dibantu,” ucap Tito di kawasan Istana Merdeka, Jakarta pada senin, 24 November 2025.

Audit internal juga akan dilakukan untuk menelusuri kendala di rumah sakit dan pejabat terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.