Indonesia Dorong Akses Pembiayaan Adil bagi Negara Berkembang di KTT G20 Johannesburg

PINRANG.24JAMNEWS.COM - Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2025 di Johannesburg, Indonesia kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai motor kerja sama negara berkembang. 

Hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan skema pembiayaan global yang lebih adil bagi negara-negara Selatan Global. Pertemuan tersebut berlangsung pada Sabtu, 22 November 2025.

Pada sesi pembukaan, Wapres menyampaikan penghormatan dari Presiden Prabowo kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa serta mengapresiasi pelaksanaan KTT G20 yang untuk pertama kalinya digelar di benua Afrika.

Baca Juga: Anggota KKB Kodap XV Ditangkap di Keerom, Satgas Damai Cartenz Bongkar Pelarian Panjang Maam Taplo

“Izinkan saya menyampaikan salam dari Presiden Prabowo kepada Presiden Ramaphosa dan seluruh pemimpin G20. Kami menghargai sambutan hangat serta penyelenggaraan yang sangat baik oleh Pemerintah Afrika Selatan,” ujarnya.

Gibran menyebut forum kali ini sebagai momentum penting yang mencerminkan perubahan geopolitik global, di mana negara-negara berkembang semakin menempati posisi strategis dalam arsitektur ekonomi dunia.

“KTT ini bersejarah karena pertama kali berlangsung di tanah Afrika. Hal ini menandai perubahan besar, di mana negara-negara Selatan Global semakin menjadi bagian penting dalam tata kelola global,” tegasnya.

Baca Juga: Gempa 5,7 M Terparah dalam Dekade Terakhir Guncang Bangladesh, Korban 10 Tewas

Pada Sesi Pertama yang mengangkat tema Inclusive and Sustainable Economic Growth Leaving No One Behind, Wapres menegaskan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen mewujudkan pertumbuhan yang merata.

“Indonesia percaya bahwa pertumbuhan global harus kuat sekaligus adil dan inklusif agar semua negara dapat merasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Ia juga mendorong negara-negara anggota G20 memastikan akses pembiayaan lebih terbuka bagi negara berkembang, khususnya yang menghadapi tekanan dari perubahan iklim.

Baca Juga: Peringatan Eks BIN pada Prabowo, Polemik Ijazah Jokowi hingga Tim Komisi Reformasi Polri Bisa Ganggu Legitimasinya di Mata Publik

“Pembiayaan harus semakin mudah diakses, lebih pasti, dan lebih setara. Transisi energi, adaptasi, dan mitigasi memerlukan dukungan pembiayaan inovatif yang terjangkau,” jelasnya.

Wapres kemudian memaparkan langkah konkret Indonesia dalam memperkuat pendanaan iklim, digitalisasi, serta inklusi keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.