PINRANG.24JAMNEWS.COM - Dalam pemaparannya yang tayang di kanal YouTube miliknya pada Minggu, 23 November 2025, Mahfud MD menilai demokrasi Indonesia bergerak semakin jauh dari substansi dan cenderung masuk ke praktik autocratic legalism atau legalisme otokratis.
Menurutnya, perjalanan demokrasi Indonesia sejak 1945 tidak pernah konsisten dan selalu berubah mengikuti dinamika politik kekuasaan.
Mahfud menyoroti perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, negara serikat, lalu kembali menjadi negara kesatuan, serta perubahan UUD yang terjadi berkali-kali.
Baca Juga: Kasus Hilangnya Alvaro Terkuak: Polisi Tangkap Ayah Tiri, Temuan Kerangka Picu Duka Mendalam
“Demokrasi kita itu sudah ke mana-mana. Sudah ke mana-mana. Ke mana arahnya ini?” kata Mahfud dalam pemaparannya.
Ia menilai Orde Baru bukanlah demokrasi substansial. Meskipun ada pemilu dan lembaga formal, partai politik dan DPR hanya berfungsi sebagai stempel pemerintah.
“Di zaman Orde Baru itu sebenarnya DPR rubber stem. Stempel untuk menguatkan kehendak pemerintah. Pokoknya apapun kehendak pemerintah stempel DPR setuju.” ujarnya.
Baca Juga: Anotasi Jadi Kunci Cegah Kriminalisasi dalam KUHP Baru, Wamenkumham Beri Penjelasan
Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah Orde Baru sangat intervensionis, pers dikekang, dan hukum bersifat konservatif atau ortodoks, sentralistik, serta dijadikan instrumen untuk melegitimasi kehendak penguasa.
“Hukum itu dijadikan alat, dijadikan instrumen untuk mempositifkan. Mempositifkan itu memberlakukan sebagai hukum terhadap kehendak-kehendak sepihak.” tambahnya.
Masa awal reformasi, menurut Mahfud, merupakan fase terbaik bagi hukum dan demokrasi Indonesia.
Pemilu pertama pascareformasi berlangsung luber dan jurdil, penyelenggara pemilu dipisahkan dari pemerintah, dan lembaga-lembaga penting lahir melalui undang-undang, termasuk KPK, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komnas HAM, dan LPSK.
“Undang-undangnya bagus semua, lahir dari perdebatan yang dalam melalui perdebatan akademik yang tinggi,” katanya.
Artikel Terkait
Peringatan Eks BIN pada Prabowo, Polemik Ijazah Jokowi hingga Tim Komisi Reformasi Polri Bisa Ganggu Legitimasinya di Mata Publik
Gempa 5,7 M Terparah dalam Dekade Terakhir Guncang Bangladesh, Korban 10 Tewas
Anggota KKB Kodap XV Ditangkap di Keerom, Satgas Damai Cartenz Bongkar Pelarian Panjang Maam Taplo
Indonesia Dorong Akses Pembiayaan Adil bagi Negara Berkembang di KTT G20 Johannesburg
Wapres Gibran Pidato Sesi Kedua di KTT G20 Afrika Selatan, Sebut Program MBG Sebagai Investasi Strategis Indonesia