PINRANG.24JAMNEWS.COM - Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus bergejolak memaksa Pemerintah Indonesia mengambil langkah proteksi ekstra terhadap warga negaranya.
Mengingat kondisi keamanan yang fluktuatif dan berisiko tinggi bagi perjalanan lintas negara, otoritas terkait secara resmi meminta masyarakat untuk meninjau ulang rencana ibadah ke tanah suci.
Kebijakan penundaan ini diambil sebagai bentuk mitigasi risiko guna menjamin keselamatan jemaah Indonesia di tengah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa keputusan ini murni didasarkan pada prinsip kehati-hatian negara.
Ia meminta jemaah yang sudah menjadwalkan keberangkatan dalam waktu dekat untuk bersabar hingga situasi dinilai benar-benar aman.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.
Bagi masyarakat yang saat ini telah berada di Arab Saudi, pemerintah menginstruksikan agar tetap tenang dan mengikuti arahan otoritas setempat.
Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah bersama kementerian terkait terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menjamin hak-hak jemaah, terutama terkait akomodasi bagi mereka yang mengalami kendala kepulangan.
Dahnil memastikan bahwa pemerintah akan terus berupaya menyediakan fasilitas yang layak bagi jemaah yang tertahan akibat gangguan jadwal penerbangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” jelas Dahnil mengenai langkah teknis perlindungan jemaah.