PINRANG.24JAMNEWS.COM - Penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 memicu perhatian luas dari berbagai kalangan.
Hasil terbaru yang dipublikasikan oleh Transparency International Indonesia menunjukkan adanya kemunduran signifikan dalam persepsi publik terhadap tingkat korupsi di sektor pemerintahan.
Dalam laporan yang dirilis pada 10 Februari 2026, skor IPK Indonesia tercatat berada di angka 34. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 37.
Baca Juga: Gerak Cepat, Dinas Sosial Pinrang Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Manarang
Dampaknya tidak hanya pada skor, tetapi juga pada posisi Indonesia dalam pemeringkatan global yang kini berada di peringkat 109, setelah sebelumnya di posisi 99.
Indeks Persepsi Korupsi merupakan indikator global yang mengukur persepsi terhadap praktik korupsi di sektor publik dengan rentang nilai 0 hingga 100.
Skor yang lebih tinggi mencerminkan persepsi tata kelola yang lebih bersih dan transparan.
Sorotan atas capaian tersebut turut disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
Ia menilai tren penurunan ini dapat berimplikasi pada kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia, terutama dalam aspek kepastian regulasi dan penegakan hukum.
“Kalau dari satu segi saja ya, ini masalah kepastian hukum,” tegas Mahfud dalam pernyataannya di kanal YouTube pribadinya Mahfud MD Official pada 13 Februari 2026.
Baca Juga: Gandeng Driver Ojol Jadi Mata dan Telinga Keamanan, Ini Langkah Strategis Polres Pinrang
Ia menilai kepastian hukum menjadi fondasi utama yang dicari pelaku usaha sebelum menanamkan modalnya.
Ketidakpastian aturan serta potensi praktik penyimpangan dinilai dapat menurunkan minat investasi dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Artikel Terkait
Uang Rp1,25 Miliar Disita, Kejati Sulsel Percepat Penanganan Kasus Bibit Nenas
Kasus Suap Bea Cukai: KPK Temukan Aliran Rp7 Miliar per Bulan dari Impor Barang Palsu
Bangun Kampung Haji di Makkah, Presiden Pastikan Fasilitas Maksimal dan Turunkan Biaya Haji
Pesan Pemerintah di HPN 2026: Pers Diminta Kian Profesional dan Bertanggung Jawab
DPR RI Tegaskan PBI BPJS Kesehatan Tetap Aktif di Tengah Polemik Penonaktifan