Selain urusan data, aspek transparansi menjadi sorotan tajam. DPR mendesak BPJS Kesehatan untuk lebih komunikatif dalam memberikan informasi kepada peserta.
Baca Juga: Uang Rp1,25 Miliar Disita, Kejati Sulsel Percepat Penanganan Kasus Bibit Nenas
Hal ini untuk menghindari situasi di mana warga baru mengetahui status kepesertaannya tidak aktif saat sudah berada di fasilitas kesehatan.
“BPJS Kesehatan harus aktif memberikan pemberitahuan kepada peserta apabila terjadi perubahan status kepesertaan,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra.
Sebagai solusi permanen, DPR dan pemerintah berkomitmen mendorong integrasi data lintas lembaga menuju satu data tunggal.
Baca Juga: OTT KPK Bongkar Dugaan Suap di PN Depok, Ketua hingga Pihak Swasta Jadi Tersangka
Transformasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi sistem jaminan kesehatan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di masa depan.****
Artikel Terkait
Program Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan Selama Ramadan 2026 dengan Penyesuaian Menu
Isu Dua Pesawat Presiden Dibantah, Ini Penjelasan Lengkap Seskab Teddy
Lewat Board of Peace, Presiden Prabowo Tegaskan Langkah Nyata Bela Palestina
Juda Agung Resmi Dilantik Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Keuangan
Menkeu Purbaya Tegaskan Pemecatan Oknum Pajak dan Bea Cukai yang Terbukti Bersalah