PINRANG.24JAMNEWS.COM - Harapan masyarakat kurang mampu untuk terus mendapatkan proteksi kesehatan menemui titik terang.
Merespons keresahan publik terkait penonaktifan kepesertaan secara massal, DPR RI bergerak cepat dengan memanggil jajaran kementerian dan lembaga terkait guna menjamin keberlanjutan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kelompok rentan.
Dalam rapat konsultasi lintas sektor yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, disepakati bahwa ekosistem tata kelola jaminan sosial harus segera dibenahi.
Baca Juga: Pesan Pemerintah di HPN 2026: Pers Diminta Kian Profesional dan Bertanggung Jawab
Fokus utamanya adalah memastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan hak medisnya hanya karena kendala administratif atau sinkronisasi data yang belum tuntas.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dipastikan tetap mendapatkan akses layanan medis selama masa transisi tiga bulan ke depan.
Kepastian ini didorong oleh komitmen negara yang tetap menanggung sepenuhnya pembayaran iuran masyarakat dalam periode tersebut.
Baca Juga: Bangun Kampung Haji di Makkah, Presiden Pastikan Fasilitas Maksimal dan Turunkan Biaya Haji
Bersamaan dengan kebijakan itu, pemerintah juga akan melakukan pembersihan serta pemutakhiran data kepesertaan secara masif dan menyeluruh.
“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” ujar Dasco, Senin, 9 Februari 2026.
Langkah strategis ini melibatkan kolaborasi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, hingga BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Kasus Suap Bea Cukai: KPK Temukan Aliran Rp7 Miliar per Bulan dari Impor Barang Palsu
Seluruh instansi tersebut ditugaskan untuk melakukan verifikasi faktual dan pemutakhiran data desil menggunakan parameter terbaru.
Tujuannya jelas, meminimalisir kesalahan sasaran agar anggaran APBN benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.