PINRANG.24JAMNEWS.COM - Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk menyatukan pemahaman mengenai peran strategis masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Menurut Presiden, ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin negara tidak hanya soal kinerja, tetapi juga menyangkut integritas dan keadilan.
Baca Juga: Polri Tegaskan Komitmen Global, Red Notice Interpol atas Riza Chalid Terus Dikawal
Presiden menilai, rakyat Indonesia menginginkan kehidupan yang damai dan kepemimpinan yang mampu menghadirkan rasa keadilan serta kejujuran dalam setiap kebijakan.
Harapan tersebut, kata dia, harus menjadi pijakan utama seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan amanah.
“Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja,” ujar Prabowo, Senin, 2 Februari 2026.
Baca Juga: Interpol Terbitkan Red Notice, Riza Chalid Kini Masuk Daftar Buronan Global
Prabowo juga menyoroti pentingnya kesatuan pandangan antar unsur pemerintahan. Rakornas ini, menurutnya, menjadi momentum berharga karena mempertemukan hampir seluruh pemangku kepentingan pemerintahan dari tingkat nasional hingga daerah dalam satu forum.
“Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik. Bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah,” katanya.
Dalam arahannya, Presiden turut menyinggung pandangan global yang kerap menyebut Indonesia sebagai the impossible nation.
Baca Juga: Pemerintah Buka Arah Reformasi Pasar Modal di Tengah Tekanan IHSG
Pandangan tersebut, menurut Presiden, justru menuntut kualitas kepemimpinan yang memiliki kewaspadaan tinggi, pemahaman konteks, serta berakar kuat pada sejarah bangsa.
“Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah nusantara, yang mengerti sejarah daerah-daerah, yang mengerti sejarah nusantara dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Artikel Terkait
Sebut Posisi Polri di Bawah Presiden Sudah Ideal, Kapolri Singgung Mandat Reformasi dan UUD 1945
Wisuda Santri TK TPA se-Kecamatan Duampanua: DPK BKPRMI Hadirkan Generasi Qur’an Menuju Duampanua Berkah
Kapolresta Sleman Dicecar Komisi III DPR RI: Kalau Saya Kapolda Anda, Sudah Saya Berhentikan!
BGN Tegaskan Pendataan MBG Tanpa Data Fiktif, Kelompok Rentan Tetap Dijangkau
Pondok Pesantren Ittihadiyah Tanreassona Peringati Isra Mi’raj dan Wisuda 78 Santri