Bukan Penggeledahan, Kemenhut Buka Suara Soal Kedatangan Tim Kejagung ke Ditjen Planologi

PINRANG.24JAMNEWS.COM - Instansi Kementerian Kehutanan baru saja memberikan pernyataan resmi untuk mengklarifikasi kehadiran sejumlah penyidik dari Kejaksaan Agung RI di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 

Langkah ini diambil guna menepis simpang siur informasi yang beredar di masyarakat mengenai aktivitas hukum yang terjadi pada Rabu, 7 Januari 2026 tersebut. 

Pihak kementerian menggarisbawahi bahwa interaksi yang terjadi merupakan bentuk koordinasi data, bukan sebuah tindakan penggeledahan seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

Baca Juga: Gebrakan PSSI Tunjuk John Herdman, Mampukah Sang Ahli Taktik Lampaui Warisan Shin Tae-yong?

Fokus utama dari pertemuan tersebut adalah sinkronisasi dokumen mengenai transformasi fungsi kawasan hutan lindung di berbagai titik di Indonesia. 

Menariknya, objek data yang diperiksa merupakan catatan dari masa lampau, sehingga tidak berkaitan dengan kebijakan di era pemerintahan Kabinet Merah Putih saat ini. 

Proses verifikasi ini diklaim berjalan sangat tertib dan kooperatif, dimana otoritas kehutanan membuka akses seluas-luasnya bagi para penyidik demi menjamin akurasi informasi hukum.

Baca Juga: Akses Perkebunan Warga Terputus, Babinsa Dampingi Bupati Pinrang Tinjau Kerusakan Jembatan di Karajo

Pihak Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, membenarkan adanya aktivitas personelnya di lokasi tersebut. 

Ia menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pengembangan kasus besar terkait sektor pertambangan yang berlokasi di wilayah Sulawesi Tenggara.

"Pertama memang kemarin ada kegiatan teman-teman dari gedung bundar ke kementerian kehutanan menjelang siang,” ungkap Anang.

Baca Juga: Dari Karawang, Petani Rasakan Lonjakan Hasil Panen hingga Kesejahteraan

“Dimana kegiatan di situ bukan penggeledahan tapi pencocokan data karena kebetulan tim gedung bunder sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya. Ini dimulai dari 2005 dari bulan September," sambung Anang.

Di sisi lain, manajemen kementerian melihat momentum ini sebagai peluang untuk memperkokoh akuntabilitas dan tata kelola hutan nasional.