Revolusi Transportasi Laut Makassar: Wali Kota Appi Siapkan ‘Pete-Pete Laut’ Reguler untuk Warga Kepulauan

PINRANG.24JAMNEWS.COM - Pemerintah Kota Makassar mulai merealisasikan sistem transportasi laut terintegrasi bagi masyarakat kepulauan.

Program ini dirancang untuk mengubah pola mobilitas warga dari transportasi tradisional menjadi layanan reguler dengan trayek tetap.

Langkah ini dijalankan di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia guna menghadirkan tambahan armada kapal.

Baca Juga: Tudang Sipulung Sidrap Digelar, Bupati Tekankan Kunci Sukses Musim Tanam II dan IP 300

Satu unit kapal percontohan telah disiapkan pemerintah kota. Sementara itu, satu unit kapal tambahan dari pemerintah pusat segera masuk tahap penyerahan dalam waktu dekat.

“Kapal ini akan menjadi alat transportasi reguler yang memutari trayek antar pulau. Fokus kami adalah memastikan konektivitas yang inklusif agar masyarakat pulau merasakan kualitas hidup yang sama dengan warga di daratan,” ujar Munafri, Selasa, 14 April 2026.

Layanan ini dirancang menyerupai angkutan kota atau pete-pete di daratan, namun beroperasi di jalur laut dengan rute tetap yang menghubungkan sejumlah pulau.

Baca Juga: Harga Plastik Naik hingga 100%, Pedagang Es Teh di Pinrang Terjepit, Untung Kian Tipis

Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa survei rute telah rampung dilakukan dan siap diuji coba.

“Untuk tahap awal, pelayaran akan dilakukan satu kali sepekan sambil menunggu penyesuaian anggaran untuk meningkatkan frekuensi menjadi dua kali sepekan,” jelasnya.

Rute utama yang disiapkan mencakup jalur daratan menuju Barrang Lompo, Lumu-Lumu, Langkai, Lanjukang, hingga Bonetambung.

Baca Juga: Kunjungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, SMA Negeri 7 Pinrang Jadi Sekolah Inspiratif dalam Pengelolaan Lingkungan

Program ini dijadwalkan memasuki tahap soft launching dan uji coba operasional pada Mei 2026 untuk melihat efektivitas layanan di lapangan.

Kehadiran armada dengan kapasitas sekitar 25 hingga 30 penumpang ini diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat kepulauan, terutama dalam kemudahan mobilitas dan akses layanan dasar.